BPIP KUNJUNGI KESBANGPOL PANGKALPINANG

- Advertisement -

Pangkalpinang-Kesbangpol : Dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan internalisasi ideologi Pancasila ke daerah, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) mengunjungi Badan Kesbangpol Pangkalpinang, Jumat (7/8/2020).

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Dr. Ani Purwanti, SH., M.Hum di kesempatan tatap muka tersebut menyampaikan bahwa selayang pandang lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden tersebut. Pada prinsipnya, lanjut Ani, BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh, berkelanjutan. BPIP juga melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

“Kami berharap kehadiran kami ke Badan Kesbangpol Pangkalpinang kali ini bisa menjadi proses awal yang positif terutama dalam mengkoordinasikan kebijakan penginternalisasian ideologi Pancasila,” ungkap Ani.

Sementara, Kepala Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Anggo Rudi, SE., MM yang dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Sekretaris dan seluruh Kepala Bidang menyambut baik dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas kunjungan Tim BPIP. Ia menilai, koordinasi antara organisasi Perangkat Daerah dengan Lembaga Negara tersebut menjadi momentum yang positif.

“Terus terang, kami sangat bangga dan sekaligus menyampaikan terima kasih atas kesediaan Tim BPIP hadir di kantor Badan Kesbangpol. berkenaan dengan itu, kami akan manfaatkan pertemuan dan koordinasi ini sebaik mungkin,” tutur Anggo.

Kepada Tim BPIP, ia menitipkan beberapa hal diantaranya program dan kegiatan strategis BPIP di daerah, penguatan sinkronisasi kebijakan dan kerjasama berkelanjutan. (Langkir)